Pengertian Ilmu Makro

Pemerintah Sebagai Ibu Segala Pasar
Kemampuan serta perilaku pemerintah dalam membelanjakan dan menabung uangnya sangat besar termasuk dari sisi jumlah. Contoh kita lihat pada RAPBN 2005, pemerintah akan membelanjakan uang yang dimilikinya sebesar Rp 394,8 Triliun dan akan menerima uang sebesar Rp 377,9 Triliun.
Setiap tahunya pemerintah membuat anggaran pendapatan belanja negara yang berisi kebijakana-kebijakan tahun mendatang.
A. Pasar dan Pemerintah
1. Barang dan Pasar jika kita menelaah teori ekonomi konvesional, kebijakan fiskal dibuat karena terjadinya kegagalan mekanisme pasar. Jika terus berlanjut maka akan memicu timbulnya distorsi (gangguan terhadap permintaan dan penawaran) yang  dapat mengganggu keseimbanagan dari permintaan Agregatif (AS), Penawaran Agregatif (AD) pada perekonomian tersebut. Ilmu ekonomi dibedakan berdasarkan sifatnya yaitu: a. Private goods adalah barang yang dapat di produksi secara lebih efisien (mobil, rumah, pakaian, dan lain-lain) b. Public goods adalah barang yang cenderung tidak dapat diproduksi secara efisien. Public goods dibagi menjadi dua kategori yaitu :
 1) Non-Excludable Goods adalah barang dimana orang lain tidak dilarang dari melihat atau menikmatinya. Contoh ketika ada pertunjukan konser, bukan hanya yang membeli tiket yang dapat menyaksikan, yang tidak membelipun bisa menyaksikan dari luar gedung dan pihak penyelenggara tidak dapat melarangnya. 2) Non-Rivalrous Goods adalah barang yang dapat dinikmati tanpa menganggu orang lain. Contoh ketika kita menonton TV.
2. Distribusi  Equity adalah keadilan dalam mendistribusikan sumber daya (resource). Pemerintah dapat membantu masyarakat yang kurang beruntung dari masyarakat yang beruntung melalui pajak, hibah, sumbangan, dan lain-lain.
3. Transfer Tunai Barang Dan Jasa
Pemerintah dapat melakukan dengan dua cara yaitu, dengan melakukan transfer tunai dan melalui bantuan secara langsung 4. Kegagalan Pemerintah  Terjadi karena adanya : a. Inefisiensi dalam proses produksi b. Buruk atau kurangnya informasi B. Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara Adalah gambaran terhadap kegiatan pemerintah dengan anggaran pendapatan pengeluaran serta pemasukan. C. Budget Deficit Setiap perubahan terhadap pendapatan maupun penerimaan maka akan berdampak terhadap anggaran pemerintah seperti pada rumus  G <= T
Keterangan : G : Belanja negara T : Pendapatan pajak Jika pendapatan negara lebih besar dari pada penerimaan maka akan terjadi budget surplus. Jika sebaliknya akan terjadi Bugdet Deficit. Untuk memenuhi kebutuhan negara jika dalam keadaan budget deficit maka harus dipastikan untuk pengembalian akan hutang tersebut. Berikut rumusnya. T – G >= D
Keterangan : T : Belanja Negara G : Pendapatan Pajak D : Utang Besarnya hutang yang harus dibayar adalah hutang pada tahun yang berjalan termasuk bunga dari hutang tersebut. T – G >= (1 + i) D
Keterangan : T : Belanja Negara G : Pendapatan Pajak
i : Bunga D :
 Outstanding hustang Dari rumus tersebut, semakin besar hutangnya maka semakin besar bunga yang wajib dibayar. D. Kebijakan Instrumen Fiskal Pemerintahan Islam Yang dikenal pada zaman pertengahan (pada zaman Rasulullah SAW) yang memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ciri kebijakan fiskal Baitul Mall pada zaman Nabi SAW adalah sebagai berikut.
1. Sangat Jarang Terjadi Anggaran Defisit Anggaran defisit akan menimbulkan persoalan yaitu melemahnya nilai uang yang beredar pada zaman Rasulullah SAW, yang hanya sekali terjadi yaitu ketika jatuhnya kota Mekkah.
2. Sistem Pajak Proposional (Propotional Tax) Merupakan salah satu kontribusi Islam dalam instrumen fiskal. Keunggulannya adalah terbentuknya aotomatoc stabilizer yang digambarkan dengan amplitudo diperkecil, artinya jika kondisi ekonomi memuncak (booming) maka tidak terjadi bubble, jika turun maka tidak terjadi crash.
 3. Besarnya Rate Kharaj Ditentukan Berdasarkan Produktivitas Lahan, bukan Berdasarakan Zona Produktivitas lahan diukur berdasar kesuburan tanah, jumlah produk, marketability produk pertanaian yang ditanam di lahan tersebut dan metode irigasinya, sangatlah mungkin lahan yang bersebelahan di kenakan kharaj yang berbeda yang menyebabkan pengusaha kecil yang kurang produktif dapat tetap berusaha di lokasi yang baik dan tidak terpinggirkan menjadi pedagang kaki lima.
 4. Berlakunya Regressive Rate untuk Zakat Peternakan Adalah penurunan rate karena jumlah hewan ternak yang dipelihara semakin banyak yang mendorong peternak untuk memperbesar skala usahanya dengan biaya produksi rendah yang mengakibatkan supply hewan ternak dengan harga yang relatif murah.
5. Perhitungan Zakat Perdagangan Berdasarkan Besarnya Keuntungan, Bukan atas Harga jual.
Sistem ini berdasarkan keuntungan (profit atau quasi-rent) tidak berpengaruh terhadap kurva penawaran sehingga barang yang ditawarkan tidak berkurang dan tidak terjadi kenaikan harga jual. Yang menjadi insentif bagi pedagang untuk mencari keuntungan sejalan dengan kewajiban membayar zakat. Jumlah zakat yang diterima akan meningkat seiring meningkatnya keuntungan pedagang.
 6. Porsi Besar untuk Pembangunan Infrastrutkur Pada zaman Rasulullah SAW pembangunan infrastruktur berupa sumur umum, pos, jalan raya, jembatan, dan lain-lain.
7. Managemen Yang Baik Untuk Hasil yang Baik Managemen yang baik akan berdampak baik. Ini terlihat pada zaman Umar bin Khattab dimana penerimaan di Baitul Mall mencapai 180 juta dirham sehingga mampu mengatur pemerintahan dengan baik, hingga tiap kota memberikan pajaknya ke pemerintah
8. Jaringan Kerja antar Baitul Mall Daerah
9. Dengan semakin meluasnya wilayah Islam maka pada zaman Khalifah Ali r.a dibuatlah struktur anggaran pendapatan yaitu : a. Peningkatan Pendapatan nasional dan Prtisipasi Kerja Nabi SAW menerapakn kebijakan sbb:
1) Mempersaudarakan kaum muhajirin dan anshar
 2) Mendorong terjalinnya kerjasama kaum muhajirin dan anshar
 3) Membagikan tanah dan membangun perumahan untuk kaum muhajirin
4) Membagikan 80% Harta rampasan perang b. Pemungutan Pajak Pada saat stagnasi dan menurunyna permintaan agregatif (AD) dan penawarn agregatif(AS), pajak (khususnya khums) mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga maupun jumlah produk. c. Pengaturan Anggaran Dengan mengatur keseimbanagan sehingga tidak terjadi budget deficit d. Penerapan Kebijakan Fiskal khusus

Pada masa Rasulullah SAW kebijakan fiskal khusus yaitu: 1) Meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela atas permintaan Rasulullah SAW 2) Meminjam peralatan dari kalangan non-muslim dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi apabila terdapat cacat atau rusak 3) Meminjam uang kepada orang tertentu dan memberikannya kepada orang yang baru masuk Islam 4) Menerapkan kebijakan pemberian insentif E. Efektifitas Kebijakan Fiskal Harus diketahui terlebih dahulu efektivitas kebijakan dengan menggunakan kurva IS-LM, dalam teori Keynesian. Kurva ini adalah alat ukur untuk mengetahui kombinasi agregat output dan tingkat suku bunga. Seperti juga dalam kebijakan moneter sangat bergantung pada kemiringan  kurva